Senin, 23 November 2015

24-27 November, 5 Juta Buruh Demo Nasional Tuntut Perbaikan Upah

mogok buruh 24-27 November 2015

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya memperkirakan ada 5 juta buruh yang akan ikut ambil bagian mogok nasional di 22 provinsi di Indonesia pada 24-27 November nanti.

"Yang udah konfirm 22 provinsi di hampir 200 kabupaten kota dan diperkirakan ada 5 juta buruh nantinya. Dasar hukum yang dipakai UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang sampaikan pendapat," ujarnya, Minggu (22/11).

Selasa, 01 September 2015

Demo Besar 1 September, Berikut 10 Tuntutan Buruh

demo buruh 1 september 2015

Buruh di seluruh Indonesia akan melakukan aksi demonstrasi serentak hari ini, Selasa 1 September 2015. Di Jakarta, buruh se-Jabodetabek akan bergerak dari Bundaran Hotel Indonesia untuk "mengepung" Istana Negara, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kemenakertrans.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan, pihaknya membawa sepuluh tuntutan kepada negara. Jika tidak dipenuhi, dia mengancam akan mengerahkan massa untuk melakukan mogok nasional

Minggu, 23 Agustus 2015

KSPI : Pemerintahan Jokowi Memiskinkan Buruh Dan Rakyat

KSPI tolak buruh asing

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuntut Presiden Joko Widodo segera membatalkan peraturan yang membolehkan pekerja asing bekerja di Indonesia tanpa mampu berbahasa Indonesia. Presiden KSPI Said Iqbal berpendapat, peraturan itu terlalu berpihak kepada tenaga kerja asing (TKA) dan tidak berpihak pada pekerja di Indonesia.

Minggu, 05 Juli 2015

Tolak Revisi PP JHT, Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional



Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Buruh Indonesia mengancam akan melakukan aksi mogok kerja nasional jika pemerintah tidak kunjung merubah PP JHT itu.

Muchtar Pakpahan: Kalau Merugikan Buruh, Pasti Kita Lawan!



Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan menyatakan penolakannya atas kebijakan pemerintah yang merugikan kaum buruh. Salah satunya terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Fahri Hamzah : Buruh Pabrik Hadir Untuk Terima Gaji



Sejumlah buruh dan aktivis menuntut anggota DPR Fahri Hamzah meminta maaf atas pernyataannya yang kontroversial. Seperti dilansir Merdeka, Dia menyebut absen di DPR bisa lebih longgar, berbeda dengan absen untuk buruh pabrik.